LOKAKARYA REVISI KURIKULUM MIP

             Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan menyelenggarakan lokakarya dalam rangka revisi kurikulum pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017. Kegiatan lokakarya ini diselenggarakan dalam rangka menjawab tantangan dimasa sekarang, khususnya era masyarakat digital. Kegiatan lokakarya yang dibuka langsung oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bapak Prof. Dr. H. Asmu’i, M.Si, dengan menghadirkan pembicara dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan serta Dari Akademisi Prof. Dr. H. Utang Suwaryo, MA yang juga merupakan ketua KAPSIPI (Assosiasi Program Studi Ilmu Pemerintahan Seluruh Indonesia). Hadir pula dalam kegiatan ini para dosen, mahasiswa, dan alumni dari Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan.

             Narasumber dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Bapak Drs. Gusti Burhanuddin, M.Si menyebutkan bahwa dalam era digital sekarang ini Pemerintah Daerah wajib menjamin terselenggaranya pelayanan publik yang berasaskan kepentingan umum;  kepastian hukum;  keterbukaan dan akuntabilitas. Dalam menyelenggarakan pelayanan publik,  Pemda dapat melaksanakan Penyelenggaraan Transaksi Elektronik yang transparan, akuntabel dan wajar. Lingkup Transaksi : 1)antar-Pelaku Usaha; 2)antara Pelaku Usaha dengan konsumen; 3) antarpribadi;  4) antar-Instansi;  5)antara Instansi dengan Pelaku Usaha. Dalam mewujudkan sistem pelayan publik berbasis online, dibutuhkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Kompeten dan Profesional. Menjadi tantangan juga bagi pemerintah daerah untuk Menjamin Perlindungan Konsumen (Kepastian Hukum, Kepastian Persyaratan, dll). Keamanan Cyber  (Jaminan Keamanan dalam melakukan Transaksi, Investasi, dll). Serta Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi.

             Selanjutnya menurut Prof Utang Suwaryo, bahwa Fenomena yang ada sekarang semakin beragamnya media  tuntutan masyarakat kepada pemerintah untuk responsive dan bertindak  cepat dalam memenuhi kebutuhan dan tuntutan masyarakat telah menggeser proses-proses pemerintahan  birokratis yang berdasarkan pada paper-based yang dianggap sudah tidak lagi merespon kebutuhan dan tuntutan tersebut. Perkembangan teknologi  informasi dan komunikasi sebagai media yang dapat  merespon cepat kebutuhan dan tuntutan masyarakat telah merubah proses proses pemerintahan. Pergeseran ini salah satunya  telah membawa konsekwensi dan perubahan mendasar dalam kajian ilmu pemerintahan. Era multi stakeholder  dan multy level  of government berimplikasi pada kemunculan berbagai konsep  yang semakin memperkaya  perkembangan ilmu pemerintahan . Perluasan cakupan  pemerintahan  tidak hanya terbats  pada aktivitas institusi-institusi formal  Negara, tetapi juga inkorporasi dan interelasi lembaga-lembaga  tersebut dengan entitas penting lainnya di luar pemerintahan, yaitu civil society dan private sector yang dikenal dengan paradigm governance.

             Perkembangan kontemporer bidang kajian ilmu pemerintahan tersebut  menuntut prodi ilmu pemerintahan untuk mampu beradaptasi  dan melakukan reposisi atas keberadaannya sebagai cabang ilmu yang memainkan peran signifikan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Pada saat yang sama, upaya untuk tetap menjadi cabang ilmu pengetahuan yang mandiri dengan jati diri yang jelas juga tetap perlu dilakukan. Meskipun harus diakui bahwa kontribusi didiplin  ilmu dan irisan kajian dengan ilmu laiinya tetap menjadi bagian  yang tidak terpisahkan dalam perkembangan ilmu pemerintahan. Oleh karena itu, hal yang perlu dilakukan  adalah upaya untuk menetapkan kekhasan keilmuan sesuai  dengan perkembangan yang menjadi keunggulan sekaligus daya Tarik dari program studi ilmu pemerintahan.

             Ilmu Pemerintahan sebagai ilmu harus peka terhadap perubahan dan tuntutan yang tejadi di lingkungan public. Karena ilmu pemerintahan pada dasarnya  ilmu yang mempelajari bagaimana pemerintah dan seharusnya pemerintah  menjawab problematika  yang terjadi di lingkungan public. Setiap masalah yang menggejala  di public harus dijawab secara sistematis oleh pemerintah. Perubahan sosial  senantiasa  terjadi  di masyarakat, terjadi perkembangan teknologi termasuk teknologi informasi. Tentunya ini semua harus diikuti oleh dinamika pemerintahan, baik pemerintahn dalam bentuk praktis di lapangan maupun dalam konteks keilmuan/akademis.

             Dan oleh karena itu seorang Magister Ilmu Pemerintahan harus peka terhadap masalah-masalah pemerintahan yang muncul di dunia sekitarnya, dia harus mampu menganalisis dan menginterpretasikan gejala-gejala yang muncul kemudian membuat resep pemecahannya. Masalah-masalah pemerintahan tersebut harus dapat diselesaikan dengan penalaran ilmiah dengan menggunakan metodologi, tidak dengan “kekuatan” dan self interest.

                Melalui kegiatan lokakarya revisi kurikulum ini, Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Bapak Hereyanto,S.Sos, MA berharap bisa menjadi bahan masukan dan acuan dalam upaya revisi dan pengembangan kurikulum pada Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan.